Pemilu Myanmar Dianulir, Suu Kyi Batal Menang

Kemenangan yang didapatkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan Aung San Suu Kyi dibatalkan terkait dengan hasil Pemilu Myanmar yang dibatalkan. Dengan begitu Aung San Suu Kyi pun batal menang. Keputusan itu diambil secara bulat setelah adanya rapat komisi pemilihan umum baru yang dibentuk oleh rezim Junta militer. Kepengurusan lama sudah dibubarkan dengan adanya kudeta beberapa waktu yang lalu. Meskipun masih kontroversi tetapi pemerintah yang kini berlangsung sudah meresmikan anulir ini.

Anulis Pemilu Myanmar Hasil Rapar KPU

Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk oleh Rezim Junta Militer telah memutuskan bahwa hasil pemilu akan dianulir dan membatalkan kemenangan NLD dan aung San Suu Kyi. Rapat ini dihadiri oleh 53 parta politik di Myanmar, sedangkan 38 partai lainnya dinyatakan absen. Dengan hasil yang sudah disepakati, akhirnya hasil pemilu 2020 akan secara resmi dibatalkan. Pembatalan ini akan ditindak lanjuti dengan persiapan tahapan untuk melaksanakan pemilu ulang dan mengumpulkan nama nama calon pemilih lainnya. Diharapkan pemilu ulang ini akan menghasilkan kandidat yang terbaik dan sesuai dengan Myamar.

Komisi Pemilihan Umum Myanmar pun akan memastikan bahwa pemilu Myanmar akan digelar secara bebas, dan adil sesuai dengan undang undang yang berlaku. Presiden Partai Kongres Nasional Myanmar mengatakan bahwa empat dari lima partai politik slot deposit gopay berpendapat bahwa aturan hukum di Myanmar masih bersifat lemah. Oleh karena itu Partai politik mendesak pemerintah untuk menegakan hukum dan memajukan Myanmar menjadi negara hukum yang disegani dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi.

Adapun Junta Militer Myanmar telah menetapkan status masa darurat nasional selama 1 tahun setelah adanya kudeta 1 Februari 2021. Hasil kudeta tersebut mampu menggulingkan pemerintahan sipil yang ada. Myanmar sedang mengalami sisi yang tidak baik namun pihak Junta Militer menjanjikan adanya pemilu Myanmar dalam waktu dekat. Pemilu ini adalah pemilu ulang menyusul dibatalkannya hasil pemilu yang sudah dilakukan di tahun lalu. Untuk kejelasan waktunya belum bisa diumumkan karena perlu adanya persiapan terlebih dahulu.

Kudeta Dipimpin Jenderal Min aung Hlaing

Keadaan Myanmar saat ini tidak terlalu aman. Sekretari Jenderal partai Kekuatan Demokrasi, U Aung Zin mengatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan untuk meninjau ulang sistem Pemilu Myanmar. Mereka pun menyarankan adanya sistem perwakilan secara proporsional dalam pemilu. Pihak rezim junta militer pun akan mempertimbangkan hal tersebut. Angkatan bersenjata Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang melakukan kudeta memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bisa melakukan kritisi terhadap pemerintahan.

Adapun pemerintahan sipil yang berhasil dikudeta adalah Presiden Win Myint dan penasihat Aung San Suu Kyi. Kudeta dilakukan pada 1 Februari 2021. Alasan militer melakukan kudeta adalah untuk menjaga amanat Undang Undang Dasar 2008 dan adanya sengketa yang terjadi akibat pemilihan umum yang dilakukan di Myamar Tahun 2020. Min Aung Hlaing mengatakan akan melaksanakan pemilu yang jujur dan bebas setelah masa darurat nasional berakhir dalam satu tahun yang akan datang.

Penasihat Aung San Suu Kyi saat ini dijerat dengan dua perkara yaitu kepemilikan dan impor walkie talkie illegal juga pelanggaran terhadap Undang Undang penanggulangan Bencana. Sedangkan sang Presiden dituduh telah melanggar protokol kesehatan dan undang undang penanggulangan bencana saat melakukan kampanye pemilu Myanmar tahun lalu. Kondisi dan keberadaan keduanya tidak diketahui karena dipindahkan ke lokasi rahasia.